GARASI MEDIA – Keberangkatan Bupati Aceh Selatan untuk menunaikan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh yang sedang dilanda bencana menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan prioritas serta langkah pemerintah daerah dalam menangani keadaan darurat. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Aceh Selatan mulai membuka penjelasan resmi guna memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai alasan keberangkatan, mekanisme koordinasi, serta upaya penanganan bencana yang tetap berjalan. Melalui klarifikasi ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pemahaman yang lebih utuh dan meredam kesalahpahaman.
Kronologi: Banjir dan Umrah Di Tengah Kritik Publik
Belakangan ini, Aceh Selatan dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang menyebabkan dampak luas di beberapa kecamatan. Pada 27 November 2025, Pemkab Aceh Selatan resmi mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani bencana secara mandiri. Namun beberapa hari setelah itu, tepatnya sekitar 2 Desember 2025, Mirwan MS diketahui berangkat umrah bersama istri ke Tanah Suci. Kabar keberangkatan ini kemudian viral di media sosial dan memicu kritik serta kekecewaan publik, karena dianggap dilakukan di saat daerah sedang membutuhkan perhatian intensif. Banyak warga mempertanyakan prioritas pemerintah daerah ketika sebagian masyarakat masih terdampak banjir dan membutuhkan penanganan darurat.
Sikap Pemkab Aceh Selatan: Penjelasan Dan Pembelaan
Menanggapi sorotan publik, Pemkab Aceh Selatan memberikan klarifikasi resmi. Menurut Kabag Prokopim, Pemprov Aceh, dan pejabat terkait, keberangkatan umrah dilakukan setelah diyakini bahwa kondisi di wilayah terdampak khususnya di kawasan seperti Bakongan Raya dan Trumon Raya sudah relatif stabil, dengan debit air surut dan pengungsi sebagian besar telah kembali ke rumah masing-masing. Pemkab juga menegaskan bahwa tudingan “meninggalkan rakyat saat bencana” tidak tepat. Sebelum berangkat, Bupati disebut telah beberapa kali meninjau lokasi terdampak dan ikut menyalurkan bantuan logistik. Menurut mereka, tindakan umrah dipandang sebagai ibadah, dilakukan saat situasi dianggap sudah terkendali bukan saat puncak krisis.
Kontroversi, Kritik, Dan Dampak Sosial
Meskipun ada penjelasan resmi, keputusan berangkat umrah tetap menimbulkan kontroversi. Beberapa kalangan termasuk mahasiswa, masyarakat terdampak, dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa kehadiran pemimpin daerah secara langsung di tengah krisis masih sangat dibutuhkan dan penting sebagai simbol kepedulian. Menurut mereka, beribadah di Tanah Suci pada saat seperti itu bisa dilihat sebagai kurang sensitif terhadap penderitaan warga.
Selain itu, keputusan itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemimpin, terutama bagi korban bencana yang mungkin merasa ditinggalkan. Kritik terhadap tindakan tersebut pun bisa berpengaruh pada persepsi terhadap kinerja pemerintahan di masa depan. Sementara itu, dari sisi Pemkab ada argumen bahwa penyebaran foto-foto dan informasi di media sosial telah memperburuk situasi meskipun klaim mereka bahwa kondisi sudah membaik sebelum keberangkatan.
