GARASI MEDIA – Industri pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri) belakangan ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang merusak reputasi dan profesionalisme di sektor ini. Salah satu yang mencuat adalah kasus oknum pramuwisata yang diduga melakukan pelanggaran etika dengan merebut tamu dari agen travel. Kasus ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, yang menilai bahwa tindakan tersebut merusak citra pariwisata daerah dan melanggar norma-norma profesionalisme. Berikut adalah ulasan mengenai masalah yang tengah menjadi sorotan ini.
1. Pelanggaran Etika Oleh Oknum Pramuwisata
Oknum pramuwisata yang merebut tamu dari agen Travel jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dan tidak menghormati etika dalam menjalankan profesinya. Sebagai seorang pramuwisata, tugas utama mereka adalah membantu wisatawan agar memiliki pengalaman yang menyenangkan dan lancar selama perjalanan mereka. Namun, dalam kasus ini, pramuwisata tersebut justru melanggar kode etik dengan menawarkan diri untuk melayani tamu yang sudah menjadi tanggung jawab agen travel tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan agen travel yang seharusnya mendapatkan komisi, tetapi juga berisiko merusak hubungan antara pelaku usaha wisata, agen travel, dan wisatawan.
DPRD Kepri menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Para pelaku bisnis pariwisata di Kepri diharapkan menjaga integritas dan bekerja secara profesional agar industri pariwisata di daerah ini tetap berkembang dengan baik. Tindakan oknum pramuwisata ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra pariwisata yang telah dibangun selama ini.
2. DPRD Kepri Menganggap Tindakan Ini Merugikan Banyak Pihak
Pelanggaran yang dilakukan oknum pramuwisata ini bukan hanya merugikan agen travel yang kehilangan tamu, tetapi juga bisa berdampak pada wisatawan itu sendiri. Sebab, para wisatawan yang awalnya dijanjikan layanan tertentu oleh agen travel, bisa saja merasa kecewa jika tidak mendapat pelayanan yang sesuai atau malah terjebak dalam konflik yang tidak mereka harapkan. Bagi agen travel, hal ini tentu saja bisa menyebabkan kerugian finansial dan merusak hubungan baik dengan klien.
DPRD Kepri menilai bahwa pelanggaran seperti ini bisa memperburuk citra industri pariwisata di Kepri yang saat ini tengah berusaha untuk bangkit setelah pandemi. Mereka berharap ada upaya serius dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan bahwa hal serupa tidak terulang di masa depan. Penegakan aturan yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pariwisata dapat bekerja sama dengan baik dan saling menghormati.
3. Dampak Negatif Pada Citra Pariwisata Kepri
Industri pariwisata Kepri sudah dikenal luas dengan keindahan alamnya, pantai yang eksotis, serta keragaman budayanya. Namun, kejadian-kejadian seperti ini bisa menciptakan persepsi negatif di kalangan wisatawan dan pihak yang terlibat dalam industri pariwisata. Salah satu dampak terbesar yang bisa terjadi adalah turunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kepri, yang pada gilirannya akan mengurangi pemasukan dari sektor pariwisata.
Masyarakat juga bisa mulai kehilangan kepercayaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sektor ini. Oleh karena itu, DPRD Kepri mendesak agar pihak berwenang segera melakukan evaluasi dan menindak tegas setiap individu yang melanggar etika dalam industri pariwisata. Mereka percaya bahwa menjaga profesionalisme di bidang ini adalah kunci untuk membangun citra Kepri sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
4. Upaya Penegakan Etika Dan Regulasi Di Industri Pariwisata
DPRD Kepri berharap bahwa masalah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam industri pariwisata untuk lebih menjaga etika dan profesionalisme. Pemerintah daerah dan asosiasi terkait diharapkan dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar aturan dan kode etik. Selain itu, regulasi yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang lebih ketat juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal serupa.
Pemerintah daerah juga bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pramuwisata dan pelaku usaha wisata lainnya mengenai pentingnya profesionalisme dan kode etik dalam bekerja. Ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam industri ini memahami tanggung jawab mereka dan dapat bekerja sama untuk menciptakan pengalaman wisata yang positif.
